Terbitan ini mengangkat berbagai persoalan tata kelola publik dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Situbondo. Naskah-naskah di dalamnya membahas kolaborasi antar-stakeholder, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pembentukan kebijakan dan regulasi daerah, peningkatan kesadaran hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab persoalan publik. Penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, regulasi yang responsif, serta kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

   
DOI: https://doi.org/10.36841/jap.v5i02
Published: 2026-08-11

Full Issue

Articles