SINKRONISASI KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DARI DESA

Abstract

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi peraturan daerah tentang ekonomi kreatif dengan kebijakan nasional dalam kerangka desentralisasi untuk mendukung visi Asta Cita tentang pemerataan ekonomi dari desa. Sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari Rp1.500 triliun terhadap PDB nasional pada 2024, namun implementasi di daerah menghadapi fragmentasi dan disharmonisasi peraturan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 yang menghilangkan mekanisme executive review memperkuat kebutuhan pendekatan harmonisasi preventif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan sinkronisasi masih menghadapi kendala struktural dan prosedural. Model pengaturan ideal dapat dikonkretkan melalui: (1) penguatan harmonisasi preventif rancangan peraturan daerah; (2) penerapan NSPK nasional komprehensif; (3) mekanisme koordinasi berkelanjutan; (4) integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (5) penguatan kelembagaan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.