TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA UNTUK MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Abstract

Kebijakan Energi Nasional memiliki sasaran terjadinya bauran energi nasional hinggal tahun tertentu, yang saat ini ditargetkan hingga tahun 2050. Bauran energi nasional yang telah direncanakan dalam Kebijakan Energi nasional merupakan sejumlah bauran dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mencapai sebesar 40 persen. Rencana program implementasi kebijakan energi nasional tertuang baik pada rencana umum energi nasional (RUEN) ataupun rencana umum energi daerah (RUED). Penelitian ini meneliti terkait implementasi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan PP Kebijakan Energi di Indonesia serta melihat permasalahan apa yang timbul dalam pengimplementasian penurunan Emisi gas Rumah Kaca berdasarkan PP kebijakan Energi di Indonesia serta solusi penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai data sekunder mengenai emisi gas rumah kaca dan kebijakan energi nasional.  Berdasarkan hasil penelitian, masalah yang timbul pada implementasi komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dilihat dari kebijakan Energi adalah ketidaksiapannya atau ketidakserasiannya antara suatu sektor dengan sektor yang lainnya, sehingga perkembangan atau penerapan kebijakan energi kerap mengalami kendala penerapannya. Ketergantungan antara satu sektor, seperti halnya sektor ekonomi dengan sektor lingkungan memiliki sejumlah kontradiksi dan sulitnya untuk dilakukan perbandingan atau pertimbangan berdasarkan biaya dan keuntungan.