KECAKAPAN HUKUM BAGI PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Setiap manusia dalam melakukan perbuatan hukum harus cakap hukum, menurut KUHPerdata sesungguhnya setiap orang adalah cakap, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Salah satu orang yang tidak cakap adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan orang yang selalu dalam keadaan “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” serta orang yang kadang-kadang bisa mempergunakan pikirannya harus ditaruh di bawah pengampuan. Dikaitkan dengan keadaan gangguan mental khususnya gangguan bipolar yang merupakan penyakit kambuhan menjadi sebuah pertanyaan, apakah penderita akan selalu menjadi orang yang tidak cakap dan harus ditaruh di bawah pengampuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan tidak selalu penderita gangguan bipolar harus ditaruh di bawah pengampuan. Penderita gangguan bipolar yang masih bisa dianggap cakap hukum selama masih mampu berfikir, mengambil keputusan, serta dapat mempertimbangkan resiko dari keputusannya. Penderita gangguan bipolar yang dalam keadaan kambuh dapat mengajukan permohonan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Hakimlah yang menentukan penderita gangguan bipolar dapat di bawah pengampuan atau tidak yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan.