Edukasi Hukum tentang Tanggung Jawab atas Penyebaran Disinformasi pada Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Penyebaran disinformasi melalui platform digital menjadi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kecermatan dalam memverifikasi informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum atas penyebaran informasi elektronik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, mengenai karakteristik disinformasi, identifikasi sumber informasi yang meragukan, verifikasi informasi sebelum dibagikan, dan tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, latihan identifikasi informasi, serta evaluasi pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan ini melibatkan 30 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang dinilai. Kemampuan mengenali karakteristik disinformasi meningkat dari 40% menjadi 90%, identifikasi sumber informasi yang meragukan dari 33,3% menjadi 86,7%, pemahaman pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi dari 50% menjadi 96,7%, pemahaman dasar tanggung jawab hukum dari 30% menjadi 80%, serta ketepatan merespons informasi yang meragukan dari 36,7% menjadi 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dipadukan dengan penguatan literasi digital dapat mendukung peningkatan pemahaman siswa dalam menghadapi disinformasi dan mendorong perilaku digital yang kritis, cermat, serta bertanggung jawab.