PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE SHOP MELALUI JARINGAN INTERNET

Abstract

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat yang kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bidang perekonomian. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian memicu lahirnya perdagangan secara elektronik (e-commerce). Akibatnya toko online (online shop) menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Namun adanya online shop tidak terlepas dari dampak negatif yang salah satunya adalah penipuan yang semakin hari semakin bertambah jumlah korban tersebut. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik serta ancaman pidana terhadap pelaku penipuan online shop. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan online shop yang dilakukan melalui jaringan internet dapat dikenakan pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena perbuatan penipuan online shop  yang dilakukan melalui jaringan internet mmenuhi unsure-unsur dari pasal tersebut.