DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)
Abstract
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang Demokratisasi Pemerintahan Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat analitis. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tambahan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis di Desa Grujugan Kecamatan Cermee telah mengalami peningkatan kualitas daripada upaya demokratisasi pada periode sebelumnya karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Abstract
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang Demokratisasi Pemerintahan Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat analitis. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tambahan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis di Desa Grujugan Kecamatan Cermee telah mengalami peningkatan kualitas daripada upaya demokratisasi pada periode sebelumnya karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
References
Amanullah, N. (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia). Demokratisasi Desa, Buku III. Jakarta: 2015.
Decay dalam Wahyudi Kumorotomo, 2015, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo: Jakarta,
Y. D. (1991). Ensiklopedia Umum. Yogyakarta: Penrbit Kanisius.
Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Mark Bovens, 2007, Analysing and Assessing Public accountability. A Conceptual Framwork, Utrech University
Mark Bovens, 2010, Two Concepts of Accountability: Accountability as a virtue and as a Mechanism, Utrech University
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Jakrta: Kencana.
Philippe C. Schmitter, 2004, The Ambiguous Virtues of Accountability, Journal of Democracy.
Putra, F. (1999). Devolusi, Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat. Jogyakarta: Pustaka Pelajar Ofset.
Suhartono, dkk. (2000). Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sebagai Jama Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lapera.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
Soerjono Soekanto, P. P. (1989). Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Stooner, J. A. (1978). Management. Prentice Hall International Inc: London.
Sutoro Eko, 2014, Menantang Akuntabilitas Publik Dari Medan Warga, Cetakan Pertama, Jakarta.
Wahjosumidjo. (2001). Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Widjaya, H. (2001). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Yuniar, T. Kamus Lenkap Bahasa Indonesia. Agung Media Mulya.
Jurnal dan Makalah:
Eliaz, K. (2004). Coice Shifts in Groups : A Decision-Theoretic Basic. American Economi Review , 9.
Luqito, C. (2012). Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa , 4.
Sutoro, E. (2014). Pemerintahan Desa. Demokratisasi Pemerintahan Desa , 15.
, 2014, Menantang Akuntabilitas Publik Dari Medan Warga, Cetakan Pertama, Jakarta.
Utomo, J. P. (2011). Demokrasi Desa. Makalah Demokrasi Desa , 3.
Wahyuni, S. (2004). Demokratisasi Pemerintahan Desa. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi , 52.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahn 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Website:
Rais, A. (2009, Februari 25). Saatnya Revolusi ekonomi. Dipetik April 6, 2016, dari Saatnya Revolusi ekonomi: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21291/amin-rais-saatnya-revolusi-ekonomi.
Wikepedia, T. (2016, April 6). Demokratisasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dipetik April 6, 2016, dari Demokratisasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: Demokratisasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
