PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN OLEH PESERTA PEMILU LEGISLATIF
Abstract
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative saat ini sangat masif, mengingat dokumen merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta pemilu legislative. Pemenuhan dokumen tersebut menentukan seorang calon dapat atau tidak dapat untuk berlaga dalam arena pemilihan legislative dimaksud.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisa proses penegakan hukum beserta sanksi terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative. Serta akibat hukum bagi peserta pemilu sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dengan menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach.
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa; penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menyalahgunakan dokumen, dapat diberlakukan sanksi administrasi yakni sanksi pembatalan pada saat pencalonan dan penetapan calon terpilih berdasarkan peraturan perundangan dimaksud, disebabkan dari awal telah terbukti tidak memiliki integritas sebagai calon pemimpin dalam demokrasi yang kita anut dan akui bersama. Dan sanksi administtrasi tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana.
Sanksi pidana yang dijatuhkan pada peserta pemilu penyalahgunaan dokumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321 tentang kejahatan.
Abstract
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative saat ini sangat masif, mengingat dokumen merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta pemilu legislative. Pemenuhan dokumen tersebut menentukan seorang calon dapat atau tidak dapat untuk berlaga dalam arena pemilihan legislative dimaksud.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisa proses penegakan hukum beserta sanksi terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative. Serta akibat hukum bagi peserta pemilu sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dengan menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach.
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa; penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menyalahgunakan dokumen, dapat diberlakukan sanksi administrasi yakni sanksi pembatalan pada saat pencalonan dan penetapan calon terpilih berdasarkan peraturan perundangan dimaksud, disebabkan dari awal telah terbukti tidak memiliki integritas sebagai calon pemimpin dalam demokrasi yang kita anut dan akui bersama. Dan sanksi administtrasi tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana.
Sanksi pidana yang dijatuhkan pada peserta pemilu penyalahgunaan dokumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321 tentang kejahatan.
References
Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta
Jimly Ashiddiqie,2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
