KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBUBARKAN PARTAI POLITIK
Abstract
Pasal 24C ayat (1) Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya dsebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pergeseran dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi.
Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan: statute approach, conseptual approuch, historical approuch, dan comparition approuch.
Untuk menganalisis dalam peneltian ini adalah menggunakan penafsiran sistematika hukum.
Kesimpulan akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
Abstract
Pasal 24C ayat (1) Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya dsebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pergeseran dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi.
Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan: statute approach, conseptual approuch, historical approuch, dan comparition approuch.
Untuk menganalisis dalam peneltian ini adalah menggunakan penafsiran sistematika hukum.
Kesimpulan akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
References
Bryan A. Garner et.all (eds), Black’s Law Dictionary, Seventh Editions, St. Paul Minn: West Group, 1999.
Vito Vivaldi Mahadika dan Maria Madalina, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik, Souveignity: Jurnal Demokrrasi dan Ketahanan Nasional. Volume 1 Nomor 2 Year 2022.
Widodo Ekatjahjana dkk., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
