IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO

Abstract

Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatakan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo dan Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo dan mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo yaitu melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Situbondo yaitu pemerintah daerah kabupaten Situbondo membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga kabupaten Situbondo. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah Situbondo.