Kekosongan Norma Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Digital Dalam Perspektif Hukum Siber Indonesia
Abstract
Perkembangan teknologi digital di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus penyalahgunaan identitas digital, seperti phishing, deepfake, dan pencurian data pribadi yang mengancam keamanan siber nasional. Meskipun terdapat norma hukum siber yang berlaku termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masih terdapat kekosongan substantif dalam pengaturan penyalahgunaan identitas digital secara spesifik. Kekosongan ini mencakup kurangnya definisi yang jelas, sanksi yang sesuai dengan teknologi baru, dan mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini mengkaji kekosongan norma tersebut dari sudut pandang hukum siber di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan hukum, dan doktrin hukum dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan norma tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan upaya reformulasi legislasi. Reformulasi tersebut mencakup pengesahan undang-undang khusus tentang identitas digital serta penguatan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Downloads
References
Efendi, A., Susanti, D.O., Tektona, R.I. (2023). Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
Faisal, N., Aswari, A., Ilham, M.A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital. Legal Dialogica, 1(1), 1-7.
Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 4(1), 79-104.
Komdigi. (2020). Badan Cyber Nasional Demi Indonesia Digital. https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/badan-cyber-nasional-demi-indonesia-digital.
Panggabean, M.V., & Fitria, A. (2025). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 1958-1965.
Suciara, A., Michelin, D., et al. (2026). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan Dalam Cybercrime, Al-zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 4(2), 5387.
Wirogioto, A.J., & Belgradoputra, R.J. (2026). Memahami Hukum Siber. Bekasi: CV Intelektual writer.
Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman cybercrime di indonesia: Sebuah tinjauan pustaka sistematis. Jurnal Konstituen, 5(1), 1-17.
Trisandi, D., & Sofian, A. (2024). TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM SIBER INDONESIA. Journal of Syntax Literate, 9(2).
Prabowo, D., (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Ruang Siber Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. Repository Panca Budi.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
