Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022

Abstract

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan pada sistem peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan elektronik atau e_court untuk menyikapi perubahan tersebut, misalnya dalam hal kewajiban melakukan mediasi di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian yang mengkaji sejauh mana perkembangan peraturan dan pelaksanaan mediasi dalam persidangan elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan mediasi elektronik memenuhi asas-asas hukum acara perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literatur hukum yang berkaitan dengan persidangan elektronik. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, preposisi dan pengembangan teori dalam kajian hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama; Perkembangan peraturan mengenai pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, jika sebelumnya diatur dalam Undang-undang Peradilan, maka secara teknis diatur melalui peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dan saat ini sudah ada mahkamah. peraturan agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan mediasi elektronik; kedua, dalam melaksanakan mediasi elektronik, asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas persamaan di depan hukum, asas audi et alteram partem, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan, asas tidak adanya kewajiban mewakili dan asas itikad baik menjadi pedoman hakim dalam kedudukannya sebagai mediator