IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN SITUBONDO NO 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

  • Hasan Muchtar Fauzi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan (PERDA) Kabupaten Situbondo no 13 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 13 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut diantaranya minimnya sumberdaya finansial, minimnya keterpautan dan dukungan antar instansi dan pelaku usaha, inkonsistensi aturan, kurangnya komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat, dan minimnya akses masyarakat dalam partisipasi.

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan (PERDA) Kabupaten Situbondo no 13 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 13 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut diantaranya minimnya sumberdaya finansial, minimnya keterpautan dan dukungan antar instansi dan pelaku usaha, inkonsistensi aturan, kurangnya komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat, dan minimnya akses masyarakat dalam partisipasi.

References

Abdrabo, Mohamed A. dan Mahmoud A. Hassaan.Stakeholder Analysis.www.wadi- unifi.com.[30 Agustus 2007].

Abdul wahab, Solichin.(2001). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta. PT Bumi aksara.

Afifudin.(2012). Metodologi penelitian kualitatif.Bandung.Pustaka setia.

DFID.2006. Manajemen Daur Proyek dan Penggunaan Kerangka Kerja Logis.http://www.deliveri.org[30 Agustus 2007].

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Penerjemah: Samodra Wibawa. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.

Dwijowijot, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasidan Evaluasi.PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Ismawan, B. 2003.Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah.Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.

Istiningtiyas, A. Diyah. Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pasar radisional Di Kota Bogor. Skripsi.Program Studi Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Kartini, Rini. 2002. Dampak Perpindahan Lokasi Pasar Induk terhadap Sistem Pemasaran Sayur Mayur di Kota Bogor.Skripsi.Program Sarjana. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kencana, Inu. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta.Gava Media Jogjakarta.

Lamadlauw, Meidina Trijadi. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Agroindustri di Kabupaten Bogor.Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Moeloeng, Lexy J. (2007).Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Mishra, Satish C. 2005. Pembuatan Kebijakan Demokratis dalam Konteks yangBerubah.United Nations Support Facility for Indonesian Recovery. Jakarta.

Nugroho, Riant. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara 16 Berkembang.Jakarta.PT. Elex Media Komputindo.

Rahayu, Sri. 2005. Analisis Penentuan Lokasi Optimal Pasar Tradisional sebagai Pusat Perdagangan di Kota Bekasi dalam Pengembangan Wilayah. Skripsi.Program Sarjana.Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rangkuti, Khairunnisa. 2005. Analisis Pengembangan Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Wilayah (Studi Kasus Pasar Tradisional di Kota Medan). Tesis. Program Pasca Sarjana. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Universitas Sumatera Utara.

Saaty, Thomas L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Penerjemah: Liana Setiono. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Safitri, Benny. Analisis Respon Stakeholders terhadap Kebijakan Perluasan Kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun – Salak (Studi Kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). Skripsi.Program Sarjana.Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Schmeer, Kammi. 2007. Stakeholder Analysis at a Glance. www.lachsr.org [7 Januari 2008].

Tandiyar, Alan. 2002. Kajian Perkembangan Pasar Tanah Baru Sebagai Acuan Bagi Pembangunan Pasar Tradisional Baru di Kota Bogor. Tesis.Magister Teknik Pembangunan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.

Untoro, Fathoni. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) dalamKerinci Seblat-Integrated Conservation and Development

…....2007.No.112. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Jakarta: Peraturan Presiden Republik Indonesia.

........2008.No.53/M-DAG/PER/12. Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

…....2014.No.13. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Situbondo: Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
Published
2018-07-26
How to Cite
FAUZI, Hasan Muchtar. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN SITUBONDO NO 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. CERMIN: Jurnal Penelitian, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 24-38, july 2018. ISSN 2615-3238. Available at: <https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view/229>. Date accessed: 26 nov. 2024. doi: https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v2i1.229.
Section
Articles