PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 360/Pid.Sus/2020/PN.Mlg

Abstract

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Status perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan persoalan dalam penerapan UU PKDRT, khususnya mengenai perlindungan korban. Hal tersebut tampak dalam Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Mlg, di mana hakim menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena perkawinan para pihak tidak diakui secara administratif. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis dan menelaah bentuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam perkawinan di bawah tangan berdasarkan UU PKDRT. Kedua untuk menganalisis dan mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan nomor 360/Pid.sus/2020/PN Mlg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perkawinan di bawah tangan belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai status hubungan rumah tangga dan kecenderungan penggunaan KUHP dibandingkan UU PKDRT. Putusan nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Mlg menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan legalitas administratif perkawinan sehingga perlindungan khusus dalam UU PKDRT belum diterapkan secara maksimal.