PERLINDUNGAN HUKUM EKOLOGIS PULAU KECIL TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL TAMBANG TERBUKA NIKEL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG PULAU GAG RAJA AMPAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYA

Abstract

Karakteristik unik Pulau Gag sebagai pulau kecil dengan ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan bentang alam, sementara di sisi lain terdapat aktivitas pertambangan nikel skala besar yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Adanya pertentangan nilai antara eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dengan kewajiban menjaga fungsi ekologis pulau kecil menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi dan implementasi perlindungan hukum ekologis di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan pulau kecil dengan ekosistem rentan namun menjadi lokasi pertambangan nikel terbuka (open pit mining) di kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, perlindungan hukum ekologis terhadap Pulau Gag menurut UU No. 1 Tahun 2014 pada dasarnya melarang aktivitas pertambangan di wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, namun terdapat "pintu belakang" melalui diskresi kebijakan untuk kepentingan strategis. Kedua, operasional tambang terbuka di hutan lindung Pulau Gag menimbulkan degradasi ekosistem pesisir dan ancaman terhadap ketersediaan air bersih serta biodiversitas endemik. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap AMDAL serta Izin Lokasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan pulau kecil. Kesimpulan, diperlukan penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan harmonisasi regulasi agar eksploitasi mineral tidak mengorbankan integritas ekologis pulau kecil yang tidak dapat diperbaharui.