PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI TERKAIT PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM AKTIVASI KARTU PERDANA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemajuan dalam pemanfaatannya, termasuk pada data pribadi yang digunakan diberbagai layanan yang berbasis digital, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk aktivasi kartu perdana pada jasa telekomunikasi. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pencatutan NIK tanpa persetujuan bagi pemilik datanya yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa pelanggaran hak atas privasi, penyalahgunaan identitas, pencemaran nama baik maupun potensi tindak pidana lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi terkait pencatutan NIK dalam aktivasi kartu perdana serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan data pribadi tersebut. Penulis memilih metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi telah mempunyai instrument hukumnya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi namun demikian masih memiliki kekurangan terutama dalam hal kelembagaan yang masih belum dibentuk hingga saat ini serta membutuhkan instrumen hukum turunan dari Undang-Undang tersebut. Selanjutnya mengenai Akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.