PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA PENERIMA GANTI RUGI AKIBAT PELEBARAN JALAN YANG TIDAK SEBANDING

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelaksanaan proyek pelebaran jalan yang kerap menimbulkan persoalan dalam pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada warga terdampak. Dalam praktiknya, ganti rugi yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketimpangan ini memunculkan keresahan warga, serta menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dan keadilan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang layak dan berpihak kepada warga, agar pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi warga penerima ganti rugi akibat pelebaran jalan yang tidak sebanding. Kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi warga yang menolak ganti rugi akibat pelebaran jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi warga penerima ganti rugi akibat pelebaran jalan yang tidak sebanding mencakup kepastian hukum, partisipasi masyarakat, serta bentuk perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal mencakup peraturan yang adil, prosedur musyawarah yang terbuka, dan transparansi nilai ganti rugi. Sedangkan perlindungan eksternal diwujudkan melalui fungsi pengawasan, pendampingan hukum, dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun, implementasi prinsip ini belum berjalan optimal karena negara sering memosisikan diri secara dominan tanpa membuka ruang musyawarah yang setara. Kedua, warga yang menolak ganti rugi dapat dikenai mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan ganti rugi di pengadilan, yang memungkinkan pembebasan tanah tetap dilakukan meski belum ada kesepakatan. Namun dalam praktiknya, konsinyasi sering digunakan tanpa terlebih dahulu memaksimalkan proses musyawarah, sehingga tidak memberikan perlindungan yang adil bagi warga dan cenderung mengabaikan hak konstitusional mereka.