PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini didasari oleh belum pastinya perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama. Nyatanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam proses pencatatan perkawinan serta perlindungan hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris dan hak hak terkait status hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua untuk mengetahui tentang prinsip keadilan pada perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif. Meskipun Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait perkawinan beda agama, menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. Sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.