ANALISIS HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PASAL 13A AYAT 4 PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 TERHADAP PASAL 5 AYAT 3 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Abstract

Marakanya Covid-19 di Indonesia menyebabkan krisis ekonomi dan hukum hingga pada akhirnya dapat mengikis keadilan dan kemajuan intelektual bangsa salah satunya terdapat diskriminasi terhadap masyarakat. Peraturan Presiden No 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), terkhsus pada pasal 13A ayat 4. Hal tersebut terjadi Conflik Of Norm terhadap UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat 3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap pertaturan Perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Problematika pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terhadap pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, jelas sudah tumpang tindih regulasi dan sifatnya diskriminatif, dimana seharusnya peraturan tersebut sebelum dikeluarkan dan disahkan harus dikaji dulu. Pada pasal 5 ayat 3 UU kesehatan tersebut bisa di Judicial Review terhadap Mahkamah Konstitusi. Problemtika tersebut terdapat juga meciderai hak asasi manusia dimana, hak masyarakat berhak menolak apabila dalam keadaan sehat, hal tersebut dapat juga dilihat pertentangannya pada pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.