AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ALASMALANG KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

  • Eddy Basuki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
  • Hasan Muchtar Fauzi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstract

This study raises the issue of Accountability for Management of Village Fund Allocation in Alasmalang Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo Regency in 2019; Based on Law Number 32 Year 2004 article 1 point 5, Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of the local community in accordance with the laws and regulations. In this case the government provides rights, authority and obligations to each region to be able to manage what is owned by the area to achieve public welfare. The government then issued Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulation of Law Number 6 Year 2014 concerning villages. Local governments have broader authority in managing their regions. One form of government concern for rural area development is that the government allocates Village Funds in the state budget for income and expenditure every year for villages that are transferred through the district / city regional income and expenditure budget for rural area development, namely in the form of Village Fund Allocation ( ADD). In this study, conducted in Situbondo Regency, Panarukan Subdistrict, Alasmalang Village, was based on the lack of potential natural resources, low levels of education, knowledge and skills, limited facilities and infrastructure which could disrupt social and economic development activities. The researcher was interested in exploring the application of the principles of participation and transparency starting from planning, implementing and evaluating the accountability of village fund allocation

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.

Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.

Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2013. Kecamatan Panarukan Dalam Angka. Situbondo.

Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read. Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.
Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 07 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
Published
2018-05-27
How to Cite
BASUKI, Eddy; FAUZI, Hasan Muchtar. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ALASMALANG KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO. ACTON, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 69-79, may 2018. ISSN 2986-2655. Available at: <https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/382>. Date accessed: 23 dec. 2024.
Section
Articles