AKUNTABILITAS DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO
Abstract
Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah yang telah diamanahkan kepada masyarakat. Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini bertujuan ingin melihat adanya keterpengaruhan akuntabilitas terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, dan mengetahui berapa besarnya pengaruh tersebut. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara berjumlah 21 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabiltas berpengaruh terhadap kinerja ASN halmana diperoleh Fhitung sebesar 20,052 > Ftabel = 4,325. Besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja ASN adalah sebesar 4,478 (lebih besar daripada t tabel=2,080). Nilai R2 sebesar 0,513 (51,3%), menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel akuntabilitas mampu menjelaskan sebesar 51,3% variasi variabel kinerja pegawai (ASN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, sedangkan sisanya sebesar 48,7% dipengaruhi oleh faktor varibel lainnya.
Downloads
References
Indradi, S. S. 2017. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Cetakan Pertama. Instrans Publishing. Malang.
Lailatul, Qodariah , 2017. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota Palembang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Laoli, Victorinus. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias, Riset & Jurnal Akuntansi, e –ISSN : 2548-9224. Volume 3 Nomor 1 Februari 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Situbondo. Tahun 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Situbondo. Tahun 2019
Maani, Karjuni Dt. (2009). Transparasi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Jurnal Demokrasi. Vol 3 No. 1 Tahun 2009.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
Mahmudi, (2013) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mustafa, Delly.2013, Birokrasi Pemerintahan, Bandung : CV. Alfabeta
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
PP No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan. Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
Santoso, Singgih, 2012. Panduan lengkap SPSS versi 20. Jakarta : Elex Media Komputindo. ISBN978-602-00-1840-9
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. 2018.Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Susanto, Hari. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pada PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Situbondo. Tesis. Universitas Jember.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
