IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN BAGIAN KEEMPAT PASAL 16 DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO
Abstract
Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap rumah yang sehat dan layak. Kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Program Rumah Tidak Layak ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni yang di kukuhkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan program. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Desa Paowan mengalami kendala yakni program tersebut dapat tertunda karena kurangnya koordinasi dengan warga, untuk menyelesaikan permasalahan ini koordinator desa memberikan pengarahan untuk saling tolong menolong dalam proses pelaksanaan.
Downloads
References
Ali, F., & Alam, A. S. (2012). Kebijakan Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
Lexy.J, M. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Miles, M., & Huberman, A. (2009). Analisis Data Kualitatif . Jakarta, Indonesia: UI Press.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi,Dan Evaluasi .
Rizal, N. (2010). Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawah Lunto Universitas Diponegoro.
Rizal, Y. (2012). Membuat Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian.
Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian Sosial.
Sugiyono. (2008). Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta.
Suhartono, E. (2006). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.
Yoga P, (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/kementerian-pupr-43-juta-rumah-di-indonesia-tak-layak-huni/tanggal akses 29 Agustus 2019.
www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014.
http:// situbondokab,bps,go.id
http:// wikipedia./Analisis keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana nomor 403/KPTS/M/2002 Tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana (Rs Sehat)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV Tentang hak setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan
