Sosialisasi Regulasi Smart Province Dalam Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Digital Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstract
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis digital melalui penerapan konsep smart province menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dilatarbelakangi oleh tuntutan transformasi digital dalam pelayanan publik yang memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi, dan pendampingan penyusunan kebijakan pelayanan publik digital. Sasaran kegiatan meliputi aparatur sipil negara dan staf administrasi pemerintahan yang terlibat dalam pelayanan publik dan penyusunan regulasi daerah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep smart governance, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan luaran berupa model penyusunan kebijakan pelayanan publik digital yang dapat dijadikan pedoman awal dalam pengembangan tata kelola pemerintahan modern di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap perubahan pola kerja birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung percepatan implementasi konsep smart province serta penguatan reformasi birokrasi berbasis digital di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Downloads
References
Anthopoulos, L., & Reddick, C. G. (2016). Smart city and smart government: Synonymous or complementary? In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (pp. 351–355). ACM. https://doi.org/10.1145/2872518.2890545
Asshiddiqie, Jimly. (2020). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30(4), 319–326. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003
DPRD DIY. (2023). DPRD DIY dan Eksekutif Kaji Urgensi Penyusunan Raperda Jogja Smart Province. Tersedia pada: https://www.dprd-diy.go.id/dprd-diy-dan-eksekutif-kaji-urgensi-penyusunan-raperda-jogja-smart-province/
DPRD DIY. (2025). Menuju Masyarakat DIY 5.0: Urgensi Regulasi Menuju Smart Province/Region. Tersedia pada: https://www.dprd-diy.go.id/menuju-masyarakat-diy-5-0-urgensi-regulasi-menuju-smart-province-region/
Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2016). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. Government Information Quarterly, 33(3), 524–534. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002
Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001
Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392–408. https://doi.org/10.1177/0020852314564308
Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference, 282–291. https://doi.org/10.1145/2037556.2037602
Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation? Public Management Review, 20(2), 225–231. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024–2028. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/296012/pergub-no-32-tahun-2024
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
