PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEMENUHAN HAKNYA
Penelitian yang berjudul perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap pemenuhan haknya yang ditarbelakangi oleh keterlantaran anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prinsip kepastian hukum tentang perlindungan anak luar kawin. kedua untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum pemenuhan hak anak luar kawin. Perlindungan anak luar kawin menurut Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa pertanggung jawaban orang tua masyarakat pemerintah dan Negara merupakn rangkaiyan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Meteode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode legal research/rechtsonderzoek, merupakan metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum baik secara praktis maupun teoritis. Dan pendekatan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Perlindungan hukum bagi anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut hukum negara (dan/atau agama). Kedua, Anak luar kawin dapat memperoleh pemenuhan hak hidupnya karena negara menjamin bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin.
KAJIAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN MANTAN TERPIDANA KASUS KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH
Penelitian ini menganalisis secara yuridis hak seorang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Fenomena pencalonan kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi menimbulkan polemik hukum dan etika publik, mengingat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum memuat ketentuan tegas yang melarang pencalonan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pemenuhan hak politik individu untuk dipilih dan kepentingan publik dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, tersangka masih memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri karena adanya asas praduga tak bersalah serta belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dari perspektif etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pencalonan tersangka korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur pencalonan tersangka, guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kepentingan publik dalam menjamin pemerintahan yang bersih serta berintegritas. Kata kunci : Hak Tersangka, Korupsi, Kepala Daerah.
PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pengelolaan dana desa di Indonesia, seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak kendala yang menghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah dikalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa yang berkontribusi pada masalah ini, dan masih banyak kekurangan terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kata Kunci : Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Alokasi Dana Desa
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK MEDIS AKIBAT KESALAHAN OPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Kemajuan teknologi kedokteran telah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, namun juga memunculkan permasalahan hukum berupa malpraktik medis, khususnya kesalahan dalam tindakan operasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur penegakan hukum malpraktik medis berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban kesalahan operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 305. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur penegakan hukum meliputi adanya kewajiban tenaga medis, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, dan kerugian pasien. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif, melalui mekanisme pidana, perdata, dan administratif untuk menjamin hak pasien dan menegakkan profesionalisme medis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Malpraktik Medis, Kesalahan Operasi, UU No. 17 Tahun 2023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elekronik” dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan segnifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Dibalik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru berupa penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana tindak pidana, salah satunya adalah pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik. Modus kejahatan ini memanfaatkan kemudahan akses, anonimitas serta luasnya jangkauan informasi diinternet. Undang-Undang iformasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (4), menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku pemerasan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun, pelaksanaan hukum ini menghadapi tantangan, terutama dalam pengumpulan bukti digital dan yuridiksi pelaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat diruang digital. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban pemerasan. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku pemerasan. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, perlindungan hukum terhadap korban pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik terdapat Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 29 UU ITE, Pasal 5 ayat (1) UU PSK, Pasal 368 dan 369 KUHP, Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK. Kedua, akibat hukum bagi pelaku diancam dengan pidana kurungan 4 tahun dan saksi uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, yang mana telah diatur pada Pasal 45 Ayat 3 Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE Kata Kunci: Pemerasan, Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik.
PRINSIP HUKUM DALAM PEMBERIAN PENDAMPINGAN HUKUM SECARA PRODEO DAN PROBONO
Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, menjelaskan Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara Prodeo dan Probono dan akibat hukum dari pemberian pendampingan hukum. Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara Prodeo dan Probono yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada hak asasi manusia. Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara Prodeo bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin. Kedua akibat hukum dari pemberian pendampingan hukum secara Prodeo yaitu yang pertama bagi penerima bantuan meliputi hak atas akses keadilan, perlindungan hak, kewajiban mematuhi aturan, potensi efisiensi proses. kedua bagi pemberi bantuan meliputi kewajiban profesional, kewajiban memenuhi standar, tanggung jawab, potensi pengurangan beban negara, pengakuan dan penghargaan. Kata Kunci: Prinsip Hukum, Pendampingan Hukum, Prodeo, Probono
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN SISTEM STELSEL NEGATIF
Penelitian yang berjudul Prinsip Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia Berkaitan dengan Sistem Stelsel Negatif. Dilatarbelakangi oleh Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut prinsip stelsel negatif dengan kecenderungan positif (negative publication system with positive tendencies), yang berarti data yang tercantum dalam sertifikat tanah tidak selalu mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya dan masih memungkinkan adanya gugatan dari pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang Prinsip Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Stelsel Negatif, Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana pendaftaran peralihan hak atas tanah berkaitan dengan sistem stelsel negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun tidak tertulis, seperti prinsip kepastian hukum. Kata Kunci: Prinsip Kepastian Hukum, Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, Stelsel Negatif.
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FACE RECOGNITION TECHNOLOGY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Face Recognition Technology (FRT) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). FRT sebagai teknologi biometrik yang berkembang pesat telah banyak diterapkan di sektor publik dan swasta, namun tanpa landasan hukum teknis yang memadai, penggunaannya berisiko melanggar hak privasi dan keamanan data individu. Dalam beberapa kasus, seperti salah tangkap terhadap Abdul Manaf dalam insiden demonstrasi 2022, FRT terbukti tidak akurat dan menimbulkan dampak serius, termasuk kebocoran data pribadi. UU PDP memang mengakui data biometrik sebagai data pribadi spesifik, tetapi tidak memberikan ketentuan operasional yang cukup mengenai penggunaan FRT. Penelitian ini menyoroti kekosongan hukum sebagai permasalahan utama yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, PP sebagai peraturan pelaksana menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatur tata kelola, pembatasan, hingga akuntabilitas penggunaan FRT. Kata Kunci: Data Pribadi, Face Recognition Technology, Peraturan Pemerintah
PRINSIP HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI ORANG SIPIL DI INDONESIA
Penelitian ini berjudul Prinsip Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Orang Sipil di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh maraknya isu kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan potensi penyalahgunaannya. Meskipun telah ada regulasi ketat dari aparat berwenang, masih ditemukan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian izin serta ketentuan terhadap pelanggarannya. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas kerangka hukum yang berlaku dalam konteks ini. Kepemilikan senjata api oleh sipil bukanlah hak mutlak, melainkan kewenangan terbatas dengan syarat yang ketat. Hal ini menjadi tantangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur kepemilikan senjata api oleh orang sipil. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum bagi warga sipil yang memiliki atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari aparat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menelaah norma hukum yang berlaku dan asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum kepemilikan senjata api bagi sipil mengacu pada asas legalitas, kehati-hatian, akuntabilitas, serta pembatasan yang selektif. Setiap calon pemilik senjata api harus melalui proses administratif dan psikologis yang ketat untuk menjamin tanggung jawab penggunaannya. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti kepemilikan tanpa izin atau penyalahgunaan senjata, dikenai sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Negara memiliki kewenangan penuh dalam memberikan dan mencabut izin kepemilikan sesuai dengan penilaian terhadap risiko publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemegang izin menjadi sangat penting. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum dan perlindungan hak masyarakat luas. Kata Kunci: Prinsip Hukum, Senjata Api, Sipil, Izin Kepemilikan, Sanksi Pidana.
ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK
Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Sepeda Listrik yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pengguna sepeda listrik dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta doktrin yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pengguna sepeda listrik dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tidak memuat sanksi pidana secara eksplisit. Kedua, jenis pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar batas kecepatan merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila menimbulkan akibat hukum, seperti kecelakaan lalu lintas atau membahayakan keselamatan umum. Kata Kunci: Hukum Pidana, Sepeda Listrik, Pelanggaran Lalu Lintas.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.SIT
Penelitian yang berjudul Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN.SIT) dilatarbelakangi oleh Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi anak, harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas sistem peradilan pidana anak, dan kebutuhan untuk mengembalikan anak ke masa depan yang positif. Penellitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak dalam (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Pertimbangan oleh hakim dalam (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit) untuk si anak tersebut kurang sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan anak, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara 4 bulan di LPKA Kelas 1 Blitar, Namun dengan demikian pidana penjara tersebut menimbulkan petanyaan tentang penerapan prinsip ultimum remiduim dan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, maka terdakwa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, Namun Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam peradilan pidana anak yang mana hakim hanya berfokus pada berat ringannya pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pencurian. Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan hakim, Pertanggungjawaban pidana.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit)
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Kasus-kasus pencabulan anak semakin marak terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan serta menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua pokok persoalan, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut UndangUndang Perlindungan Anak, dan (2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pencabulan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, tekanan sosial terhadap korban, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, serta dampak psikologis yang dialami oleh korban. Kesimpulannya, sistem peradilan di tingkat daerah seperti di Situbondo masih memiliki tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, penguatan regulasi, dan penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban anak sangat penting untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di masa depan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencabulan Anak, Ratio Decidendi, Hakim, Putusan Pengadilan
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Penelitian yang berjudul Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilatarbelakangi oleh maraknya pengguna narkotika yang merajalela di berbagai kalangan,minimnya pengawasan yang ketat terhadap pelaku narkotika menyebabkan meningkatnya kejahatan narkotika di indonesia. ​Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. ​Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. ​Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala sesuatu tindakan yang mengekspor, mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika beserta sanksinya telah diatur di dalamnya yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Jadi, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan KUHAP, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dalam hal ini masih ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya, sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif. Selain dari itu, penyidik juga mengupayakan solusi-solusi untuk mengatasi meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika, terlebih lagi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kata Kunci : Pentidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM CIRCUMSTANCES EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Penelitian ini membahas prinsip kepastian hukum dalam penggunaan circumstance evidence (alat bukti tidak langsung) pada tindak pidana pembunuhan berencana. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum di Indonesia karena KUHP dan KUHAP tidak mengatur secara eksplisit penggunaan circumstance evidence, meskipun praktik peradilan kerap menggunakannya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan potensi pelanggaran asas legalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) prinsip kepastian hukum terhadap penggunaan circumstance evidence dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan (2) kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dalam praktik persidangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan circumstance evidence menimbulkan tantangan terhadap asas legalitas karena tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, penerapannya dapat dibenarkan jika ditafsirkan sebagai alat bukti petunjuk yang bersumber dari alat bukti sah lainnya, digunakan secara logis, dan berada dalam koridor asas legalitas. Dalam kondisi kekosongan hukum, hakim wajib melakukan penemuan hukum sesuai Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009, sehingga judge made law melalui yurisprudensi memperoleh legitimasi. Dengan demikian, penerapan circumstance evidence dapat memperkuat asas legalitas sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kata kunci: Kepastian Hukum, Alat Bukti, Circumstance evidence.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN KUASA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ATAU WALI KEPADA YAYASAN PANTI ASUHAN
Penelitian yang berjudul Prinsip Kepastian Hukum terhadap Pemberian Kuasa Pengasuhan Anak oleh Orang Tua atau Wali kepada Yayasan Panti Asuhan dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengasuhan anak oleh yayasan yang sering dilakukan tanpa surat kuasa yang sah dari orang tua atau wali, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, yayasan tetap menerima dan memelihara anak atas dasar kemanusiaan, namun secara yuridis tidak memiliki legitimasi kuat untuk bertindak sebagai wali atau pengasuh yang sah. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami prinsip kepastian hukum terhadap pemberian kuasa pengasuhan anak oleh orang tua atau wali kepada yayasan panti asuhan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan praktik pemeliharaan anak oleh yayasan tanpa disertai surat kuasa pengasuhan dari pihak yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menelaah bahan hukum primer dan sekunder.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, bahwa pemberian kuasa pengasuhan anak kepada yayasan tanpa memenuhi syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status pengasuhan. Kedua, secara hukum positif yayasan tidak memiliki legalitas penuh untuk memelihara anak tanpa surat kuasa atau putusan pengadilan, namun dalam realitas sosial praktik tersebut masih berlangsung karena keterdesakan situasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang dapat mengatur praktik pengasuhan darurat oleh yayasan, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Kata Kunci: Kuasa Pengasuhan Anak, Yayasan Panti Asuhan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN PEMAIN OLEH DEVELOPER GAME PUBG (PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemblokiran akun pemain secara sepihak oleh developer game PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds) tanpa mekanisme pembuktian yang adil, yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, c, d, dan e (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan pemain sebagai konsumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran akun tanpa prosedur pembelaan diri yang transparan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen dan wanprestasi dalam konteks hukum perdata. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi serta tanggung jawab developer dalam menyediakan prosedur penyelesaian yang akuntabel guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan di industri game online. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Game Online, PUBG, Pemblokiran Akun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENANGANAN TRANSAKSI PALSU PADA LAYANAN M-BANKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang apakah regulasi perbankan yang ada saat ini sudah memadai untuk melindungi kreditur dari kerugian akibat transaksi palsu pada layanan M - Banking Kedua untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terhadap transaksi palsu pada layanan M – Banking. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang idibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, bahwa regulasi perbankan yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai. Meskipun sudah ada regulasi, masih terdapat celah perlindungan bagi kreditur yang dirugikan oleh transaksi palsu di layanan perbankan digital seperti Mobile Banking (M-Banking). Kedua bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap transaksi palsu pada layanan M-Banking mencakup perlindungan preventif dan represif, yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan dan ketentuan perlindungan konsumen. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang cukup, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan aspek-aspek tertentu, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab bank, mekanisme pengaduan, serta pemberian ganti rugi, agar hak-hak kreditur dapat terlindungi secara lebih efektif di era digital saat ini. Kata kunci: M-Banking, Perlindungan Hukum, Perbankan.
PRINSIP HUKUM BAGI HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menuntut hakim untuk menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum demi menjaga integritas peradilan dan kepercayaan publik. Artikel ini membahas prinsip hukum yang wajib dipegang hakim, seperti asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan independensi, serta menganalisis akibat hukum apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni merupakan penelitian yang berdasarkan kepada literatur hukum, dengan menggunakan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundangundangan serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas hakim. Pelanggaran terhadap prinsip hukum dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat berujung pada sanksi etik, administratif, hingga pemberhentian tidak hormat. Konsistensi penerapan prinsip hukum menjadi prasyarat utama tercapainya keadilan substantif dalam perkara korupsi yang tergolong extraordinary crime. Kata kunci: Korupsi, Hakim, Prinsip Hukum
RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
Penelitian yang berjudul Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati bagi Pelaku Pelecehan Seksual. Dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban, serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami tentang mengkaji bagaimana pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) hakim dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG kedua, untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) tersebut telah sesuai dengan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) hakim didasarkan pada besarnya dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan kepada korban serta tindakan berulang yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dipandang layak untuk dijatuhi hukuman mati. Kedua, Ratio Decidendi tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena mempertimbangkan kepentingan korban, dan masyarakat. Putusan ini mencerminkan keseriusan peradilan dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang maksimal. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hukuman Mati, Pelaku Seksual.
KEPASTIAN HUKUM DEPONERING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
frasa kepentingan umum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme deponering. Namun, ketiadaan definisi yang jelas terhadap frasa tersebut menimbulkan keragaman interpretasi yang berimplikasi pada kepastian hukum. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh frasa kepentingan umum terhadap kepastian hukum serta merumuskan kriteria yang dapat menjadi syarat formal dalam pelaksanaan deponering sesuai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan analisis konseptual (conceptual approach). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rumusan parameter baku kepentingan umum yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalampraktik deponering di Indonesia. Kata kunci: Kepastian Hukum, Kepentingan Umum, Deeponering
PERLINDUNGAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum di Rumah Tahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi oleh Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang semakin penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana. Menurut data, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan iniPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di rumah tahanan, termasuk aspek-aspek hak dan perlakuan yang diperoleh selama proses penahanan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, untuk memahami dan menganalisis implementasi UU No. 11 Tahun 2012 sangatlah penting. Penelitian mengenai perlindungan hukum di rutan akan memberikan gambaran seberapa efektif undang-undang ini diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam perlindungan hak anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bisa membantu meningkatkan kualitas perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta memperbaiki sistem peradilan anak secara keseluruhan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum, Rumah Tahanan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA PENERIMA GANTI RUGI AKIBAT PELEBARAN JALAN YANG TIDAK SEBANDING
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelaksanaan proyek pelebaran jalan yang kerap menimbulkan persoalan dalam pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada warga terdampak. Dalam praktiknya, ganti rugi yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketimpangan ini memunculkan keresahan warga, serta menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dan keadilan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang layak dan berpihak kepada warga, agar pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi warga penerima ganti rugi akibat pelebaran jalan yang tidak sebanding. Kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi warga yang menolak ganti rugi akibat pelebaran jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi warga penerima ganti rugi akibat pelebaran jalan yang tidak sebanding mencakup kepastian hukum, partisipasi masyarakat, serta bentuk perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal mencakup peraturan yang adil, prosedur musyawarah yang terbuka, dan transparansi nilai ganti rugi. Sedangkan perlindungan eksternal diwujudkan melalui fungsi pengawasan, pendampingan hukum, dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun, implementasi prinsip ini belum berjalan optimal karena negara sering memosisikan diri secara dominan tanpa membuka ruang musyawarah yang setara. Kedua, warga yang menolak ganti rugi dapat dikenai mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan ganti rugi di pengadilan, yang memungkinkan pembebasan tanah tetap dilakukan meski belum ada kesepakatan. Namun dalam praktiknya, konsinyasi sering digunakan tanpa terlebih dahulu memaksimalkan proses musyawarah, sehingga tidak memberikan perlindungan yang adil bagi warga dan cenderung mengabaikan hak konstitusional mereka.
Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Kesalahan Administratif Pembuatan Akta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Penelitian yang berjudul Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Kesalahan Administratif Pembuatan Akta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pejabat pengganti yang ditunjuk ketika PPAT definitif berhalangan, di mana dalam praktiknya sering ditemukan adanya kekeliruan administratif dalam pembuatan akta tanah yang dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis dan mengevaluasi peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak hukum yang muncul apabila akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PPAT Pengganti berperan penting dalam melanjutkan pelayanan pembuatan akta tanah saat PPAT definitif berhalangan. Meskipun sementara, PPAT Pengganti memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab pribadi atas kesalahan administratif selama masa jabatannya. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, PPAT Pengganti dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Akuntabilitas, Kesalahan Administrati
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Penelitian ini didasari oleh belum pastinya perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama. Nyatanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam proses pencatatan perkawinan serta perlindungan hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris dan hak hak terkait status hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua untuk mengetahui tentang prinsip keadilan pada perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif. Meskipun Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait perkawinan beda agama, menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. Sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN JENIS KELAMIN UNTUK PERKAWINAN
Saat ini perkawinan sesama jenis menjadi isu fenomena yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu hukum yang menggunkan pendekatan peraturan perundang-undang dan konseptual. Yang berpacu pada beberapa sumber primer dan skunder, dan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist-hadist. perkawinan sejenis sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi upaya melegalkan perkawinan sesama jenis yang dilakukan dengan atas nama kebebasan memilih dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pernikahan sesama sejenis diharamkan karena melanggar kodrat dan bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis adalah melanggar hukum dan akibatnya negara tidak menjamin kesejahteraan mereka. Ada berbagai penafsiran serta pendapat mengenai hukuman bagi yang melakukan perkawinan sesama jenis, namun ketentuan lainnya ialah dibunuh, dihukum dan diberi pendidikan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait penjualan objek jaminan berupa tanah tanpa persetujuan penerima jaminan, yang marak terjadi di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus. Dalam praktiknya, pemberi jaminan menarik kembali dan bahkan menjual tanah yang telah dijaminkan sebelum jatuh tempo, sehingga merugikan pihak penerima jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tindakan tersebut dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pemberi jaminan, pembeli, dan penerima jaminan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan objek jaminan tanpa persetujuan penerima jaminan bertentangan dengan asas publisitas dan spesialitas dalam hukum jaminan kebendaan. Meskipun secara formil jual beli dapat terjadi, hak jaminan tetap melekat dan dapat dieksekusi. Pembeli tidak mendapat perlindungan hukum penuh dan dapat digugat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan batalnya perikatan jual beli dan membuka ruang bagi penerima jaminan untuk menuntut pembatalan serta ganti rugi atas dasar asas pacta sunt servanda.
PRINSIP HUKUM TERHADAP LARANGAN PROSTITUSI DI INDONESIA
Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum terhadap Larangan prostitusi di Indonesia dilatar belakangi oleh tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Larangan prostitusi di Indonesia menciptakan fenomena hukum yang memiliki banyak aspek yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan negara, norma sosial, dan realitas empiris. Secara kebijakan, fenomena ini tercermin dari inkonsistensi regulasi dalam KUHP. Meskipun prostitusi dianggap sebagai delik tanpa korban, larangan terhadap praktik ini mencerminkan upaya untuk menjaga norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganaisis tentang prinsip hukum terhadap larangan prostitusi di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum bagi pelaku prostitusi di Indonesia Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian doctrinal research hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Prinsip larangan prostitusi di Indonesia didasarkan pada komitmen untuk melindungi integritas moral masyarakat serta menegakkan norma-norma sosial yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kesusilaan. Kedua, Prostitusi di Indonesia, baik konvensional maupun online, melibatkan PSK, mucikari, dan pengguna jasa. Mucikari dan PSK dapat dihukum, tetapi pengguna jasa tidak dikenakan sanksi, menciptakan ketidakadilan. Kata kunci: prinsip hukum; akibat hukum; prostitusi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.
Penelitian berjudul ‘Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Cukai’. Kurangnya ketegasan penegakan hukum dalam kasus peredaran rokok tanpa cukai tidak menimbulkan dampak yang mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Keberadaan rokok ilegal berdampak negatif terhadap pendapatan negara, kesehatan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang prinsip hukum yang digunakan dalam penilaian terkait penyebaran rokok tanpa pita cukai. Kedua bertujuan mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami implikasi hukum jika penegakan hukum atas peredaran rokok tanpa cukai tidak diperkuat. Kata Kunci: Rokok Ilegal, Cukai, Penegakan Hukum
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dan Empiris. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum/data secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : a) Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kawasan hutan dari tindak pidana perusakan hutan (illegal logging), b) Melakukan pembinaan berupa Diklat terhadap petugas/pengawas dan kegiatan sosialisai, c) Menyelenggarakan konservasi terhadap kelestarian hutan 2) Faktor faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal logging) Kawasan Hutan Tambora, yaitu a) Bahwa sebagian besar Masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung masih sangat bergantung dengan hasil hutan dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi mereka, b) Kurangnya Anggaran/biaya serta Petugas/pengawas yang belum cukup memadai dalam menunjang segala kegiatan-kegiatan pelaksanaan jika dilihat dan dibandingkan dengan luas wilayah yang dikelola, c) Sarana-prasarana yang masih belum cukup memadai seperti perlengkapan lapangan, dan kendaraan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Illegal logging ABSTRAC The objectives of this research are 1) To determine the obstacles in law enforcement against illegal logging crimes. The research methods used are Normative and Empirical research. With a Legislative Approach, a Conceptual Approach and a Case Approach. The techniques and tools for collecting legal materials/data used in this research are interviews and literature study. Analysis of legal materials/data in a descriptive qualitative manner. The results of this research are: 1) Law Enforcement Against the Criminal Act of Illegal logging Reviewed from Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction as follows: a) Carrying out supervision/monitoring of forest areas for criminal acts of forest destruction (illegal logging ), b) Carrying out training in the form of training for officers/supervisors and socialization activities, c) Carrying out conservation towards forest preservation 2) Inhibiting factors in implementing law enforcement against criminal acts of forest destruction (illegal logging) in the Tambora Forest area, namely a) That some The majority of communities around protected forest areas are still very dependent on forest products to meet all their economic needs, b) Lack of budget/costs and officers/supervisors who are not adequate enough to support all implementation activities when seen and compared with the area managed , c) Infrastructure that is still inadequate, such as field equipment and vehicles. Keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal logging
PERLINDUNGA HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL
Penilitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Ilegal dilatarbelakangi oleh meraknya aktivitas penambangan pasir sungai yang dilakukan tanpa izin (Ilegal), yang menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, dan memahami serta perlindungan hukum bagi lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai ilegal. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah melakukan penambangan pasir secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup di indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yang merupakan penilitian kepustakaan, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir sungai ilegal tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menandakan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Lembaga swadaya masyarakat seperti wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) dan jaringan advokasi tambang (JATAM) mengatakan adanya pembiaran terhadap pelaku usaha, sehingga menandakan keterlibatan dari pihak pejabat atau aparat keamanan dalam melindungi aktivitas penambangan pasir sungai ilegal. Kedua, perlu memperkuat urgensi perlunya tindakan hukum yang tegas untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Penambangan Pasir, Hukum Pidana .
ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dimana pemasyarakatan ini merupakan bagian paling akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsep pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dan analisis terkait penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang ilmu hukum serta dapat memberikann informasi mengenai pembinaan yang dilakukan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan tidak ada aturan resmi dari Pemerintah mengenai spesifikasi kegiatan yang harus dilaksanakan, jadi setiap Lembaga Pemasyarakatan cenderung melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. Selain itu, aturan yang berlaku pun dinilai sudah kuno dan harus ada perubahan terhadap aturan tersebut. Kata kunci: petunjuk penulisan; jurnal pertanian; template artikel
Penelitian yang berjudul Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Kesalahan Administratif Pembuatan Akta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pejabat pengganti yang ditunjuk ketika PPAT definitif berhalangan, di mana dalam praktiknya sering ditemukan adanya kekeliruan administratif dalam pembuatan akta tanah yang dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis dan mengevaluasi peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak hukum yang muncul apabila akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PPAT Pengganti berperan penting dalam melanjutkan pelayanan pembuatan akta tanah saat PPAT definitif berhalangan. Meskipun sementara, PPAT Pengganti memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab pribadi atas kesalahan administratif selama masa jabatannya. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, PPAT Pengganti dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Akuntabilitas, Kesalahan Administratif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KANDUNGAN SKINCARE YANG TIDAK SESUAI KEMASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Industri skincare di Indonesia menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan kulit serta besarnya pengaruh media sosial. Namun, perkembangan ini diiringi dengan permasalahan serius terkait praktik pemasaran yang berlebihan pada produk skincare, khususnya ketidaksesuaian antara kandungan aktual dengan informasi yang tercantum pada kemasan. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara ekonomi, kesehatan, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi masih menghadapi kendala pengawasan, rendahnya literasi konsumen, dan keterbatasan wewenang lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan regulasi, edukasi publik, dan optimalisasi peran lembaga pengawas. Kata kunci: perlindungan konsumen, skincare, kemasan
TINJAUAN YURIDIS DAMPAK KELEBIHAN PENGHUNI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Penelitian iyang iberjudul iTinjauan iYuridis iDampak iKelebihan iPenghuni iDi iLembaga iPemasyarakatan iBagi iNarapidana iMenurut iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 iTentang iPemasyarakatan i idilatarbelakangi ioleh iKelebihan ikapasitas inarapidana iyang imenyebabkan iadanya iproses ipenerapan itata icara ikehidupan inegatif idi iLembaga iPemasyarakatan iyang iberpotensi imenghambat iusaha iresosialisasi inarapidana iyang idikhawatirkan idapat imenjadikan itujuan idari iterciptanya iLapas iitu isendiri imenjadi itidak iberjalan idengan ibaik. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui iupaya ipencegahan idan ipenyelesaian iterhadap ipengulangan ikejahatan idi iLembaga iPemasyarakatan iakibat idari ikelebihan ikapasitas inarapidana, idengan imengetahui iterlebih idahulu idampak iyang iditimbulkan iakibat ikelebihan ikapsitas inarapidana iterkait ihak-hak inarapidana idi iLembaga iPemasyarakatan. iPenelitian iini imenggunakan imetode ipenelitian iyuridis inormatif. iMetode ipengolahan idata iyang idigunakan iadalah imetode ideskriptif ikualitatif, iyakni idengan imengkaji ilebih idalam imelalui iliteratur iyang itelah idikumpulkan, ibaik ibuku, iartikel, ijurnal ihukum, ie-book, iputusan ihakim, imaupun idari ihasil ipenelitian iterdahulu.Hasil ipenelitian imenunjukan ibahwa idampak iyang iditimbulkan iakibat ikelebihan ikapasitas inarapidana idi iLembaga iPemasyarakatan imenyebabkan i ikurangnya ipengawasan iterhadap inarapidana isehingga imenimbulkan iterganggunya ihak-hak inarapidana. iLapas iyang ijumlah inarapidananya imelebihi ikapasitas imenimbulkan ifungsi idan itujuan iLapas imenjadi iterhambat idan iakan iberpotensi imenjadikan iLapas isebagai iakademi ikriminal. iUntuk imencegah ipotensi iitu iterjadi imaka iLembaga iPemasyarakatan imelakukan iupaya ipencegahan idan imelakukan ipendekatan idengan inarapidana. iSelain iitu iLapas iLembaga iPemasyarakatan ijuga imemberikan isanksi isesuai ikategori iyang idilanggar ioleh inarapidana isebagai ibentuk iupaya ipenanggulangan. Kata iKunci: iLembaga iPemasyarakatan, iKelebihan iPenghuni, iNarapidana